PARIPURNA PENANDATANGAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2019

  • Dilihat: 114

Senggarang,(27/6/2020) Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang melaksanakan Rapat Paripurna Terbuka dengan agenda Penandatangan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019. Rapat paripurna dipimpin dan dibuka langsung oleh Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH selaku Ketua, bersama Hendra Jaya, S.IP selaku Wakil  Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang. Turut hadir Plt Walikota Tanjungpinang Hj Rahma, S.IP beserta Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dan  dihadiri juga jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Pemko Tanjungpinang serta Insan Pers baik cetak maupun online. 

Pada kesempatan pertama, laporan akhir banggar disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang H. Efendi, S.Sos, MM, adapun isi laporan tersebut berdasarkan temuan BPK R.I Perwakilan Provinsi Kepri sebagai berikut:

  1. Rekening BLUD RSUD dan UPTD SPAM belum ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
  2. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran di Lima SKPD belum tertib.
  3. Bunga Tabungan pada Rekening Pengelolaan Dana BOS belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah
  4. Pemerintah Kota Tanjungpinang masih belum menyelesaikan kewajiban penyerahan P3D kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  5. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
  6. Pengendalian Internal atas pengelolaan BPHTB tidak efektif yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan BPHTB sebesar Rp 2.133.107.926,00
  7. Kesalahan Penganggaran atas belanja tahun anggaran 2019 sebesar  Rp 3.825.169.200,00
  8. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada UPTD SPAM belum didukung dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sertan struktur organisasi yang Lengkap
  9. Penambahan Modal ke PD BPR Bestari tidak melalui proses penganggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00
  10. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp 106.263.471,53 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut sebesar Rp  333.964.057,10 atas delapan paket pekerjaan di Tiga OPD
  11. Pelaksanaan Belanja Hibah belum sepenuhnya sesuai dengan Ketentuan

Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi dari laporan akhir banggar, sebagai berikut:

untuk kesimpulannya:

  1. DPRD Kota Tanjungpinang memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang yang dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke enam kalinya terhadap Laporan Penggunaan Anggaran APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019, semoga hal ini dapat memberikan motivasi bagi kita semua untuk bekerja dengan lebih baik lagi.
  2. Secara umum LKPD Kota Tanjungpinang cukup baik dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD Tahun 2019, namun demikian masih terdapat beberapa temuan BPK R.I Perwakilan Provinsi Kepri baik dari aspek Sistem Pengendalian Interen (SPI) yang terdiri dari 8 temuan maupun dari Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 3 temuan, hal tersebut hendaknya dapat dijadikan masukkan yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan Anggaran di tahun selanjutnya.
  3. Dalam hal realisasi pendapatan DPRD Kota Tanjungpinang memberikan apresiasi Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang, karena pada tahun 2019 realisasi pendapatan daerah sangat baik mencapai 97,41%. Namun demikian kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih tergolong kecil yaitu berkisar pada angka 15,06%.
  4. Dalam hal serapan anggaran belanja, secara umum realisasi anggaran belanja pada setiap Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sudah berjalan baik, namun masih ada beberapa perangkat daerah yang realisasi belanjanya masih di bawah 90%, semoga dapat ditingkatkan pada tahun selanjutnya.

sedangkan untuk rekomendasinya:

  1. Rekomendasi Terhadap Sistem Pengandalian Intern LHP BPK, yaitu meminta Walikota Tanjungpinang agar dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah dan menyelesaikan kewajiban penyerahan P3D kepada Pemerintah Provinsi lebih baik dan tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk lebih serius dan optimal dalam mengelola pajak, retribusi dan aset milik daerah.
  2. Rekomendasi Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu meminta Walikota Tanjungpinang untuk menertibkan mekanisme penyertaan modal pada BUMD millk Pemerintah Kota tanjungpinang, perencanaan dan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme penyaluran dana hibah lebih transparand dan berkeadilan.
  3. Rekomendasi Terhadap Realisasi Anggaran, yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang diharapkan dapat memperkuat aspek pengawasan secara internal dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dengan mengoptimalkan fungsi pendampingan oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang dan tidak mentoleransi pelanggaran dalam bentuk apapun, mengedepankan presentase belanja modal agar ditingkatkan secara bertahap dan terarah, melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi yang digunakan sebagai dasar penentuan target serta menerapkan pemberlakuan Reward and Punishment bagi setiap Perangkat Daerah dalam hal realisasi anggaran.

Kemudian, dilaksanakan penandatangan persetujuan bersama antara Pimpinan DPRD, Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH bersama Hendra Jaya, S.IP dengan Plt. Walikota Tanjungpinang Hj Rahma, S.IP, dan rapat paripurna diakhiri dengan sambutan Plt. Walikota Tanjungpinang HJ. Rahma, S.IP yang mengapresiasi kinerja Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dalam membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 bersama para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. (SV. Assa)

Cetak  E-mail