Senggarang,(28/12) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda menjadi Perda tentang Perubahan atas Perda Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum; dan Pengesahan Ranperda menjadi Perda tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat.

Rapat Paripurna terbuka dipimpin oleh Wakil Ketua I, Ade Angga, S. IP., MM serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP, Sekda Kota Tanjungpinang, Drs. Riono, M.Si, jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Camat dan Lurah se-Kota Tanjungpinang.

Paripurna diawali dengan permohonan doa untuk kelancaran rapat paripurna terbuka, selanjutnya penyampaian Laporan Akhir Panitia Khusus DPRD Kota Tanjungpinang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum yang dibacakan oleh Sekretaris Panitia Khusus Ranperda DPRD Kota Tanjungpinang, H. Ilimar.

Ilimar dalam laporan akhir panitia khususnya menyimpulkan “Berdasarkan penjelasan dan memperhatikan pendapat setiap fraksi, maka Pansus DPRD Kota Tanjungpinang dapat menyimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum telah melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan pertimbangan setiap fraksi yang menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, maka dengan ini kami meminta kepada pimpinan sidang yang terhormat untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum untuk menjadi Peraturan Daerah” demikian Wakil Ketua Komisi I dalam laporan akhir pansusnya.

Selanjutnya penyampaian Laporan Akhir Panitia Khusus DPRD Kota Tanjunginang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat yang dibacakan oleh Sekretaris Panitia Khusus Ranperda DPRD Kota Tanjungpinang, M. Syahrial, SE.

Syahrial juga menyimpulkan dalam laporan akhir panitia khususnya bahwa “Berdasarkan penjelasan dan memperhatikan pendapat setiap fraksi, maka Pansus DPRD Kota Tanjungpinang dapat menyimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat telah melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan pertimbangan setiap fraksi yang menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat, maka dengan ini kami meminta kepada pimpinan sidang yang terhormat untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat untuk menjadi Peraturan Daerah” demikian Iyai sapaan akrab Anggota Komisi II ini dalam laporan akhir pansusnya.

Paripurna terbuka dilanjutkan permintaan persetujan dari pimpinan sidang kepada seluruh Anggota DPRD yang hadir untuk menyetujui pengesahan dua Ranperda tersebut serta dilanjutkan penandatanganan dua Ranperda tersebut bersama Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP dan Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga, S. IP., MM.

Rapat Paripurna diakhiri dengan Pidato Walikota Tanjungpinang terhadap Pengesahan Ranperda Kota Tanjungpinang menjadi Perda tentang Perubahan atas Perda Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum; dan Ranperda tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat yang dibacakan oleh Wakil Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP.

Dalam pidatonya, Rahma atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang “Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, juga kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembahasan terhadap dua usulan Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menjadi Perda sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Tahun 2018, semoga apa yang kita lakukan demi kepentingan daerah dan kemakmuran masyarakat menjadi ladang amal ibadah kita semua, Aamiin...” demikian Hj. Rahma, S.IP mengakhiri. (Myr)