DPRD

KOTA TANJUNGPINANG

Berita dan Informasi Kegiatan DPRD Kota Tanjungpinang

http://www.dprd-tanjungpinangkota.go.id


Menu Utama

Anggota 2014-2019

Ade Angga S.Ip

Senggarang (4/4/2017) Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga dan Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani menerima Proposal Kertas Kerja Proyek Prubahan Reses dari Sekwan Kota Tanjungpinang, Drs. H. Abdul Kadir Ibrahim, MT. DPRD Kota Tanjungpinang dapat mendukung dan menyetujui adanya inovasi terhadap pelaksanaan standarisasi kegiatan reses anggota DPRD sebagaimana yang dirancang dalam Proyek Perubahan Instansional Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang oleh Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, Drs. H. Abdul Kadir Ibrahim, MT yang bertemakan “Optimalisasi Kegiatan Reses dalam Rangka Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD Kota Tanjungpinang”.

“Kita sepakat dapat mendukung proyek perubahan Sekwan ini sebagai inovasi nyata yang akan memberi kebaikan para pihak. Jadi, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga, S.IP, MM dalam Rapat Paripurna tertutup DPRD Kota Tanjungpinang. Mendengar pertanyaan itu, maka seluruh Anggota DPRD yang hadir dalam rapat itu menjawab “setuju”, dan Pimpinan rapat pun mengetuk palu sebagai tanda persetujuan DPRD Kota Tanjungpinang. Ade Angga yang didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani sebelumnya membuka dan menyampaikan pengantar rapat. Selanjutnya mempersilahkan Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang Drs. H. Abdul Kadir Ibrahim, MT mempresentasikan kertas kerja proyek dimaksud.

Pada kesempatan itu, dijelaskan Sekwan, Proyek Perubahan sebagai inovasi nyata dan aktual di lingkungan DPRD Kota Tanjungpinang. Tujuannya agar reses dapat berjalan secara sistemik, mempunyai model dan standarisasi sehingga pelaksanaan dan hasil reses sejalan dengan hukum yang ada dan harapan rakyat.

DUKUNG INOVASI RESES: Walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH memberi dukungan penuh terhadap Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, Drs. H. Abdul Kadir Ibrahim, MT dalam melakukan Proyek Perubahan terhadap Optimalisasi Kegiatan Reses dalam Rangka Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, di ruang kerja Walikota. Untuk itu, dijelaskan Abdul Kadir Ibrahim, diperlukan adanya peraturan sebagai menjelaskan atau turunan dari peraturan dan perundangan yang ada. Dalam hal ini diperlukan menerbitkan Surat Keputusan DPRD Kota Tanjungpinang tentang Model dan Standarisasi Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD. Dengan adanya keputusan tersebut, maka akan lebih mudah, jelas dan terarah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan reses Anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Hasilnya tentu menjadi semakin berkualitas, sesuai dengan harapan masyarakat.

“Kita ingin perencanaan dan pelaksanaan reses betul-betul berkualitas, sehingga aspirasi konstituen yang disampaikan sewaktu Anggota DPRD mengadakan reses benar-benar berkualitas sesuai keperluan masyarakat dan dapat diproses lebih lanjut menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Ini penting karena akan menjadi bagian daripada usulan dalam musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota, sehingga pada akhirnya wujud menjadi program dan kegiatan pembangunan yang dianggarkan dalam APBD,” kata Akib, panggilan akrab Abdul Kadir Ibrahim sambil menambahkan bahwa hal tersebut sebagai upaya untuk mengukuran kinerja Anggota DPRD.

Persetujuan dan dukungan terhadap Proyek Perubahan dimaksud jauh hari sudah diberikan oleh Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, yang sekaligus bertindak sebagai sponsor, Wakil Walikota Tanjungpinang H Syahrul, S.Pd, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga, S.Ip, MM dan Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani serta Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Riono, M.Si yang juga bertindak sebagai Mentor. Mendapat dukungan penuh pula dari para Pejabat Eselon III, IV dan segenap karyawan/karyawati Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.

“Dukungan paling awal kepada saya diberikan oleh Ibu Inpsektur Kota Tanjungpinang, Rosita SE, MM,” kata Akib. Proyek Perubahan yang disampaikan Sekwan Kota Tanjungpinang itu dalam rangka mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Angkatan 43 tahun 2017, Lembaga Adiministrasi Negara (LAN) yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dari Februari-Juni 2017. Guna lebih menjamin dan berkualitasnya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan reses anggota DPRD, menurut Akib, yang juga dikenal sebagai budayawan nasional dan sastrawan Indonesia modern dari Kepulauan Riau ini, maka sangat diperlukan adanya keputusan yang khusus mengatur tata cara atau tata laksana berkenaan dengan reses tersebut.

Ini mengingat dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 373, yang antara lain, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 64, ayat (2) tahun sidang sebagaimana ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. Ayat (3) masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. Ayat (4) masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. Ayat (5) masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Ayat (6) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna. Ayat (7) jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pad ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Selanjutnya, Pasal 107 ayat (2) huruf (f) dinyatakan bahwa perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota. Nyatanya tentang reses tersebut, baik dalam UU No.17 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 maupun Peraturan DPRD Kota Tanjungpinang No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Tanjungpinang sama sekali tidak menjelaskan, mengatur bagaimana sebenarnya penyelenggaraan, pelaksaaan kegiatan reses anggota DPRD. Dengan demikian maka “wajib” diperlukan adanya peraturan secara khusus untuk mengaturnya sebagai tindaklanjut dari adanya UU dan peraturan yang sudah ada. Dalam hal ini diperlukan lahirnya atau terbitnya Surat Keputusan DPRD tentang Model dan Standarisasi Penyelenggaraan Reses DPRD.

“Dengan terbitnya Keputusan DPRD tentang pelaksanaan reses dan adanya pedoman ataupun standarisasi sebagai model pelaksanaan reses anggota DPRD, diharapkan bukan hanya perencanaan dan pelaksanaannya menjadi berkualitas, tetapi aspirasi yang diserap dari konstituen pun juga demikian. Sejalan dengan itu penganggarannya pun dapat disusun secara rasional, proporsional, dan sepatutnya dengan memberi jaminan terhadap berkualitasnya konstituen peserta reses dan aspirasi yang diserap dewan. Lebih jauh dari itu penganggaran dan penggunaan keuangan untuk reses dijamin aman di mata hukum. Kita ingin reses semakin baik dan memberi hasil langsung kepada masyarakat,” kata Akib sambil menambahkan akan meminta dukungan para pihak untuk mensukseskan proyek perubahan ini.

Selesai Sekwan menyampaikan pemaparan tentang Inovasi Proyek Perubahan dimaksud, maka Pimpinan Rapat, Ade Angga mempersilahkan Anggota DPRD untuk menyampaikan pendapatnya. “Silahkan bapak-ibu menyampaikan pendapatnya, agar proyek perubahan yang dirancang oleh saudara Sekwan ini dapat selesai sebagaimana diharapkan dan hasilnya betul-betul dapat digunakan oleh DPRD dalam pelaksanaan reses di masa mendatang,” kata Ade Angga. Mendapat kesempatan menyampaikan pendapat tersebut, maka beberapa Anggota DPRD minta waktu menyampaikan pendapatnya. Adapun anggota DPRD yang menyampaikan pendapat tersebut, yakni Petrus M Sitohang, SE, Ak dari Fraksi PDI-Perjuangan, Fengky Pesinto,SH, MH dari Fraksi HANURA, Ir Boorman Sirait MM dari Fraksi PDI-Perjuangan, H Syaiful Bahri, M.Ag dari Fraksi Partai Amanat Pembangunan, dan Simon Awantoko dari Fraksi Golkar.

Fengky Pesinto, pada kesempatan tersebut menyambut baik, mengapresiasi dan mendukung upaya Sekwan untuk mencarikan solusi dalam reses dewan. Katanya, reses pada hakikatnya adalah kembali kepada konstituennya, apakah pemilihnya berjumlah 1000 orang atau 2000 orang. “Minta saudara Sekwan untuk benar-benar memperjelas bagaimana caranya nanti sehingga dari reses memberikan hasil timbal balik kepada konstituen,” katanya. Sedangkan menurut Petrus M Sitohang, meminta penjelasan bagaimana formula reses yang baik, sehingga pemaparan saudara Sekwan tentang inovasi atau proyek perubahan menyangkut reses dewan tersebut, betul-betul memberikan solusi atau jawabannya. Sementara Simon Awantoko berpendapat agar substansi dari perubahan atau inovasi terhadap pelaksanaan kegiatan reses tersebut benar-benar menjadi jelas. Menimpali itu, Syaiful Bahri berpendapat bagaimanapun reses harus tetap dilaksanakan sebagaimana amanat Undang-Undang. Tentang bagaimana inovasi dan perubahan yang akan diciptakan, mesti mengarah kepada yang lebih baik dan berkualitas. Akhirnya Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, pihak DPRD Kota Tanjungpinang sudah sepatutnya dapat mendukung apa yang dirancang oleh Sekwan tersebut. Dengan demikian, terlihat bahwa semua Anggota DPRD dapat memahami dan mendukung sepenuhnya rencana yang sudah disusun dan membuahkan hasil yang dapat memberi manfaat yang besar bagi perencanaan dan pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Tanjungpinang. “Mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan baik, serta syukur-syukur dapat menjadi percontohan bagi DPRD di daerah Provinsi Kepulauan Riau dan nasional,” kata Ade Angga. (Irfan, Foto Humas)

Perda

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 :

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 :       1.      Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah, Motto dan Slogan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E Nomor 1). 2.      Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan  Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 2 Seri D Nomor 1). 3.      Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D Nomor 2). 4.      Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 4 Seri D Nomor 3). 5.      Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 5 Seri D Nomor 4). 6.      Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 6 Seri D Nomor 5). 7.      Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 7 Seri D Nomor 6). 8.      Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 8 Seri A Nomor 1) 9.      Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Plang Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 2) 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 10 Seri E Nomor 3). 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi (RENSTRA)  Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 4). 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 12 Seri A Nomor 2).

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH  KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2011   1.     Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011. 2.     Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah. 3.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. 4.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. 5.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 6.     Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010. 7.     Peraturan Daerah  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. 8.     Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan. 9.     Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD. 10.                        Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana. 11.                        Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang. {pdf}/lampiran perda perwako/1.20.03.SEKRETARIAT DAERAH.pdf{/pdf}

Peraturan Daerah

  TAHUN 2003 Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah, Motto dan Slogan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E Nomor 1). Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 2 Seri D Nomor 1). Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tanjungpinang(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D Nomor 2). Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tanjungpinang(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 4 Seri D Nomor 3). Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 5 Seri D Nomor 4) Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pamong Praja Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 6 Seri D Nomor 5) Perda Nomor 7 Tahun  2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 7 Seri D Nomor 6) Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor  8 Seri A Nomor 1) Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor  9 Seri E Nomor 2) Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 10 Seri E Nomor 3) Perda Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Startegis (RENSTRA) Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 4). Perda Nomor 12 Tahun  2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 12 Seri A Nomor 2). TAHUN 2004 Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak – Pajak Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 1 Seri B Nomor 1) Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 2 Seri C Nomor 1) Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan ( Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 3 Seri C Nomor 2) Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 ( Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 4 Seri C Nomor 1) Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelayanan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Perda Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang dan Barang dengan kendaraan Bermotor di jalan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan di Jalan Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daaerah TAHUN 2005 Perda Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang ( APBD ) Tahun 2005 Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Sarang Burung Layang-layang Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan Perda Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat Bestari Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada pihak Ketiga Perda Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 TAHUN 2006 Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan TAHUN 2007 Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari TAHUN 2008 Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Perda No. 5 Tahun 2005 Perda No 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Perda No 7 Tahun 2005 Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah Perda No 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Di Kota Tanjungpinang. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.   TAHUN 2009 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekreteris   Daerah, Staf Ahli Dan Sekrertaris Dewan Perwakilan Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 1). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 2). Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 3). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 4). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 5). Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 6). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 7). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 8). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 9). Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peningkatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 10). Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 11). Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggran 2008 Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 12). Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 13). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolahan Sampah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 14). Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Kontruksi Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 15). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 16).     TAHUN 2010   Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 1). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 2). Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 3). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 4). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Multy Years (Perubahan) (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 5). Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 6). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 7). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 8). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 9) TAHUN 2013 Peraturan Daerah  Nomor  1 Tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Peraturan Daerah Nomor  2 Tahun  2013 tentang  Izin Penimbunan Lahan. Peraturan Daerah  Nomor  3 Tahun  2013 tentang  Penyelengaraan Perizinan . Peraturan Daerah  Nomor 5 Tahun  2013 tentang Tarif  Pelayanan Kesehatan  Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung pinang dan Lampiran nya.      

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH  KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2011   1.     Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011      tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011. 2.     Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah. 3.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. 4.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. 5.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 6.     Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010. 7.     Peraturan Daerah  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. 8.     Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan. 9.     Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2009      tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD. 10.Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.              Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang.

PENGUNJUNG

011368
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
54
376
54
0
978
0
11368

IP Anda: 54.80.10.56
22-10-2017 02:18