DPRD

KOTA TANJUNGPINANG

Berita dan Informasi Kegiatan DPRD Kota Tanjungpinang

http://www.dprd-tanjungpinangkota.go.id


Menu Utama

Anggota 2014-2019

Ade Angga S.Ip

Tanjungpinang-Senggarang,

Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, Drs. H. Abdul Kadir Ibrahim,MT mengatakan, mencermati pecencanaan dan pelaksanaan Reses Anggota DPRD selama ini maka perlu dilakukan inovasi ataupun perubahan mendasar sehingga tidak ada lagi kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala pelaksanaan reses. Sejalan itu maka hasil dari resespun berkualitas dan benar-benar sesuai dengan harapan konstituen atau masyarakat.

“Untuk melakukan perubahan, inovasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan reses anggota DPRD tersebut, menjadi tanggungjawab bersama antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD. Karena itu, diperlukan pemahaman dan kesepakatan bersama, apa-apa saja yang mesti lakukan dalam rangka terjadinya perubahan atau inovasi pelaksanaan reses tersebut,” kata Abdul Kadir Ibrahim, dalam rapat dengan para Kabag dan Kasubbag di lingkungan Sekretariatan DPRD Kota Tanjungpinang, di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (4 April 2017).

Penjelasan tersebut disampaikan Sekwan Kota Tanjungpinang, yang akrab dipanggil Akib dalam rangka penyusunan “Kertas Kerja” Rencana “Proyek” Perubahan Instasional Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang dengan judul: “Optimalisasi Kegiatan Reses dalam Rangka Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD Kota Tanjungpinang” sebagai kelanjutan proses-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan 43 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dari pertengahan Februari 2017 sampai pertengahan Juni 2017. Dijelaskan Abdul Kadir Ibrahim lebih lanjut dalam rapat dengan staf tersebut, diperlukannya perencanaan dan pelaksanaan reses yang berkualitas, agar aspirasi masyarakat atau konstituen yang disampaikan kepada anggota DPRD sewaktu acara reses, dapat berkualitas pula. Sehingga aspirasi tersebut benar-benar pantas untuk ditindaklanjuti menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam APBD yang akan dilaksanakan.

Persoalan serius yang dihadapi Sekwan dan anggota DPRD di dalam perencanaan dan pelaksanaan reses, karena belum adanya peraturan dan ketentuan secara jelas atau terperinci sebagai pegangan, pedoman atau acuannya. “Di dalam UU dan peraturan yang ada, belum secara spesifik mengatur bagaimana sebenarnya mekanisme dan jalannya reses dimaksud, termasuk pengaturan keuangannya. Karena itu menjadi beban tersendiri bagi Sekwan,” kata Sekwan Kota Tanjungpinang itu. Dalam kaitan itu, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang itu menjelaskan, bahwa tentang reses memang dinyatakan di dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa ketika menjadi wakil “utusan” rakyat (anggota) di DPRD mempunyai kewajiban, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 373, yang antara lain, bahwa mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; memperjuangankan peningkatan kesejahteraan rakyat; mentaati prinsip demokrasi dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; mentaati kode etik dan tata tertib; menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjugan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Di samping UU tersebut, pelaksanaan reses oleh anggota DPRD, juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 64, ayat (2) tahun sidang sebagaimana ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. Ayat (3) masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. Ayat (4) masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. Ayat (5) masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Ayat (6) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Ayat (7) jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pad ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Di dalam Pasal 107, ayat (2) huruf (f) dinyatakan bahwa perumusan rancangan awal RKPD Kabupaten/ Kota mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/ kota.

Namun, dapat kita lihat dan baca secara jelas, bahwa tentang Reses tersebut, baik dalam UU No.17 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 maupun Peraturan DPRD Kota Tanjungpinang No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Tanjungpinang sama sekali tidak menjelaskan, mengatur bagaimana sebenarnya penyelenggaraan, pelaksaaan kegiatan reses anggota DPRD. Dalam Tatib DPRD Kota Tanjungpinang tersebut, Pasal 68 juga hanya menjelaskan tentang adanya reses saja. Tetapi tatalaksananya, mekanismenya, sistemnya atau jalannya sama sekali tidak ada petunjuk, pedoman dan bagaimana seharusnya. “Meski dengan keterbatasan acuan tersebut, pelaksanaan reses anggota DPRD selama ini sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan lainnya tidak ada masalah. Hanya saja kita ingin di masa mendatang pelaksanaan reses dan hasilnya menjadi semakin lebih baik untuk menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar diperlukan masyarakat. Dengan demikian harapan rakyat kepada DPRD tetap baik dan tinggi,” katanya.

Lebih lanjut, menurut mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Lingkungan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyaraka Kota Tanjungpinang ini, tentang pelaksanaan reses anggota DPRD dimaksud bukan hanya di Kota Tanjungpinang tetapi di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang memang diperlukan adanya peraturan secara khusus mengaturnya sebagai tindaklanjut dari adanya UU dan peraturan yang sudah ada. Dalam hal ini diperkukan lahirnya atau terbitnya Surat Keputusan DPRD tentang Model dan Standarisasi Penyelenggaraan Reses DPRD. Hal ini sejalan dengan semangat dan amanat PP No.16 tahun 2010, Pasal 66 dan 67. Bahwa, dipandang strategis untuk dilaksanakan, karena: (a) Reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD akan menyerap aspirasi masyarakat, yang dari aspirasi itulah dibuat pokok-pokok pikiran DPRD yang akan dijadikan berbagai program dan kegiatan yang akan ditempatkan di masing-masing OPD Kota Tanjungpinang; (b) Melalui Reses Anggota DPRD kepada masyarakat, maka berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diserap secara langsung, dan dapat dicarikan solusinya di dalam penganggaran daerah tahun berikutnya; (c) Dengan Reses, maka tugas pokok dan fungsi pelayanan Anggota DPRD kepada konstituennya (masyarakatnya) di setiap wilayah pemilihannya dapat terwujud dan diakomodir untuk program-program pembangunan, guna penyusunan, pembahasan dan pengesahan APBD tahun berikutnya.

Dengan adanya peraturan yang jelas tentang pelaksanaan reses DPRD, maka pihak Sekretariat DPRD pun menjadi lebih mudah dan berkualitas menyiapkan segala sesuatunya menyangkut reses itu sendiri. Dalam hal ini, tentu bagi setiap anggota DPRD akan dapat melaksanakan reses dengan baik pula, dan peserta reses (konstituen) ataupun masyarakat yang ikut dalam reses itupun adalah yang memang mempunyai kavasitasnya. Apabila ini terjadi, maka sudah barang tentu aspirasi yang disampaikan oleh konstituen atau masyarakat dalam setiap kali reses kepada anggota DPRD dapat lebih benar, berkualitas, sesuai dengan keperluan masyarakat. “Sehingga dengan mudah dapat disusun dan diakomodir di dalam pokok-pokok pikiran DPRD, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam suatu program dan kegiatan yang dibahas dalam musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat Pemerintah Daerah,” kata Abdul Kadir Ibrahim.

“Yang tak kalah penting dalam mempertanggungjawabkan keuangannya menjadi lebih memberi rasa aman, hilang rasa keragu-raguan dan bahkan takut terhadap akan terjadinya perlanggaran hukum. Karena ini menyangkut anggaran daerah atau negara. Karena itulah adanya Surat Keputusan DPRD tentang reses itu sebagai hal yang tak dapat ditawar-tawar, sangat dinantikan, sehingga reses menjadi besar maknanya bagi aspirasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan,” katanya. (Humas Setwan)

Perda

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 :

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 :       1.      Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah, Motto dan Slogan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E Nomor 1). 2.      Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan  Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 2 Seri D Nomor 1). 3.      Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D Nomor 2). 4.      Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 4 Seri D Nomor 3). 5.      Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 5 Seri D Nomor 4). 6.      Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 6 Seri D Nomor 5). 7.      Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 7 Seri D Nomor 6). 8.      Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 8 Seri A Nomor 1) 9.      Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Plang Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 2) 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 10 Seri E Nomor 3). 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi (RENSTRA)  Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 4). 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 12 Seri A Nomor 2).

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH  KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2011   1.     Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011. 2.     Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah. 3.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. 4.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. 5.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 6.     Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010. 7.     Peraturan Daerah  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. 8.     Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan. 9.     Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD. 10.                        Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana. 11.                        Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang. {pdf}/lampiran perda perwako/1.20.03.SEKRETARIAT DAERAH.pdf{/pdf}

Peraturan Daerah

  TAHUN 2003 Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah, Motto dan Slogan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E Nomor 1). Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 2 Seri D Nomor 1). Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tanjungpinang(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 3 Seri D Nomor 2). Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tanjungpinang(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 4 Seri D Nomor 3). Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 5 Seri D Nomor 4) Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pamong Praja Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 6 Seri D Nomor 5) Perda Nomor 7 Tahun  2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 7 Seri D Nomor 6) Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor  8 Seri A Nomor 1) Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor  9 Seri E Nomor 2) Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 10 Seri E Nomor 3) Perda Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Startegis (RENSTRA) Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 4). Perda Nomor 12 Tahun  2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 12 Seri A Nomor 2). TAHUN 2004 Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak – Pajak Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 1 Seri B Nomor 1) Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 2 Seri C Nomor 1) Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan ( Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 3 Seri C Nomor 2) Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 ( Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Nomor 4 Seri C Nomor 1) Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2004 Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelayanan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Perda Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang dan Barang dengan kendaraan Bermotor di jalan Perda Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan di Jalan Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daaerah TAHUN 2005 Perda Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang ( APBD ) Tahun 2005 Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan Pengusahaan Sarang Burung Layang-layang Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan Perda Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat Bestari Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada pihak Ketiga Perda Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Perda Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 TAHUN 2006 Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan TAHUN 2007 Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari TAHUN 2008 Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Perda No. 5 Tahun 2005 Perda No 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Perda No 7 Tahun 2005 Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah Perda No 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Di Kota Tanjungpinang. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.   TAHUN 2009 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekreteris   Daerah, Staf Ahli Dan Sekrertaris Dewan Perwakilan Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 1). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 2). Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 3). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 4). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 5). Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 6). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 7). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 8). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Di Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 9). Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Peningkatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 10). Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 11). Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggran 2008 Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 12). Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 13). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pengelolahan Sampah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 14). Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Kontruksi Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 15). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 Nomor 16).     TAHUN 2010   Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 1). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 2). Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 3). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 4). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Multy Years (Perubahan) (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 5). Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 6). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 7). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 8). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 9) TAHUN 2013 Peraturan Daerah  Nomor  1 Tahun 2013 tentang  Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Peraturan Daerah Nomor  2 Tahun  2013 tentang  Izin Penimbunan Lahan. Peraturan Daerah  Nomor  3 Tahun  2013 tentang  Penyelengaraan Perizinan . Peraturan Daerah  Nomor 5 Tahun  2013 tentang Tarif  Pelayanan Kesehatan  Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung pinang dan Lampiran nya.      

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH  KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2011   1.     Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011      tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011. 2.     Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah. 3.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. 4.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. 5.     Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 6.     Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010. 7.     Peraturan Daerah  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. 8.     Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan. 9.     Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2009      tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD. 10.Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.              Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang.

PENGUNJUNG

011374
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Seluruhnya
60
376
60
0
984
0
11374

IP Anda: 54.80.10.56
22-10-2017 02:19